Peradilan Agama

  • Taliwang, 10 September 2018

     
    Ketua Peradilan Agama Taliwang sangat bersyukur kepada Allah Swt., atas diraihnya nilai “A Excellent” oleh PA Taliwang.  Beliau berharap hasil yang diraih ini menjadi sebuah semangat baru untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Semoga dengan apa yang diraih mendapat barokah dari Allah. Amin Ya Robbal'alamin.
     
     
  • Taliwang | Selasa, 04 September 2018 15.30

    Pengadilan Agama Taliwang bergotong-royong memberishkan area kantor. Kegiatan tersebut dimulai dari halama depan kantor, samping dan terakhir halaman belakang kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan Suasana kantor yang bersih, rapi, dan indah yang tentunya merupakan idaman setiap pegawai.

    Foto-foto kegiatan Gotong Royong disini 

  • Taliwang | 19 Agustus 2018 08.00 Wita

     
    Bertempat di halaman Kantor Pengadilan Agama Taliwang. Warga Pengadilan Agama Taliwang mengikuti Upacara HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73.
     
    Dalam acara upacara tersebut dibacakan Visi dan Misi Mahkamah Agung, serta dibacakan pula Amanat Ketua Mahkamah Agung dengan tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” dalam Amanat Pembina Upcara yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.
  • Taliwang | 17 Agustus 2018 07.30 WITA
     
     
    Bertempat dihalaman  utama Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu  Tanggal 17 Agustus 2018 dilaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT RI yang Ke 73 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
     
    Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-73 pada 17 Agustus 2018 dimulai tepat pukul 07:30 WITA.
    Bertindak sebagai pembina upacara Ketua PA Taliwang Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A, Upacara berlangsung hikmat yang diikuti seluruh Hakim beserta segenap pejabat fungsional dan struktural, staff serta Honorer.
  • Taliwang || Selasa, 14 Agustus 2018 14.00 WITA

    Selasa (14/08), bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Taliwang semua pegawai Pengadilan Agama Taliwang mengikuti Rapat evaluasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua SAPM (Nurrahmawaty, S.HI) didampingi Asesor Internal Pengadilan Agama Taliwang, kemudian beliau memperkenalkan Tim Assesor Internal antara lain Ridwan, S.HI, Nurul Fauziah, S.Ag, Muhammad Saleh, S.H dan Sultanudin, S.H.

    Nurrahmawaty, S.HI, menyampaikan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) sebagai Penjaminan mutu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang berkualitas, terstandar, mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, serta sesuai dengan Aturan yang berlaku.

Seputar Peradilan

  • Denpasar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., membuka secara resmi Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVIII di Lapangan Renon Denpasar, Senin,10/9/2018. Kejuaran nasional yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun ini menjadi ajang silaturahim yang diharapkan dapat mempererat jiwa korsa warga peradilan. “Dari turnamen ini kita dapat belajar untuk berlomba – lomba menjadi dan memberikan yang terbaik, dengan cara memaksimalkan potensi yang ada dalam diri, melalui semangat juang yang tinggi, strategi yang matang dan kerjasama tim yang solid. Nilai – nilai kebaikan itulah yang diharapkan juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari warga pengadilan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.” Tutur Hatta Ali.

    Selengkapnya...
  • Taliwang |21 Mei 2018

    Pengadilan Agama Taliwang menyelenggarakan apel memperingati Hari Kebangkitan Nasional 21 Mei 2018.

    Apel tersebut berlansung di halaman depan Kantor Pengadilan Agama Taliwang, Senin (21/5/2018) pagi.


    Apel tersebut dipimpin lansung oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang Hj. Siti Jannatul Hilmi S.Ag., MA, dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pengadilan Agama Taliwang mulai dari Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan PTT.

    Selengkapnya...
  • Jakarta-Humas: Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menentukan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut :

    Senin s.d Kamis

    Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d puku1 15.00 waktu setempat
    Jam istirahat    : Puku1 12.00 s.d puku1 12.30 waktu setempat

    Jum'at
    Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 waktu setempat
    Jam istirahat   : Pukul 11.30 s.d pukul 12.30 waktu setempat

    Sumber : mahkamahagung.go.id

  • Taliwang, 31 Oktober 2017

    Pada Hari Selasa, 31 Oktober 2017 bertempat di Kantor BKKBN Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan Sosialisai Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Unung Sulistio Hadi, S.HI., M.H, acara tersebut berlangsung muali pukul 09.00 WITA sampai jam 12.00 WITA dihadiri oleh segenap pejabat instansi Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, Pejabat Kepolisian Sumbawa Barat dan Dinas Sosial Acara tersebut dilakukan dalam rangka Mengayomi dan Melindungi Hak-hak Anak di Kab. Sumbawa Barat.

Cetak

Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud MD Khawatir Oposisi Ditangkapi

Ditulis oleh admin. Posted in Berita Hukum

Rakhmatulloh
 
Selasa, 6 Februari 2018 - 09:40 WIB
 
Menurut pakar hukum tata negara, Mahfud MD, pasal penghinaan terhadap Presiden diputuskan atau dihapus MK. (Foto/SINDOphoto/Dok)
 
 
JAKARTA - Rencana DPR menghadirkan kembali pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik di masyarakat, karena dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut pakar hukum tata negara, Mahfud MD, pasal penghinaan terhadap Presiden diputuskan atau dihapus MK saat lembaga tersebut dipimpin Jimly Asshiddqie yang diajukan advokat Eggi Sudjana.
 
"Tapi saya setuju putusan itu. Karena kalau dihidupkan lagi nanti dikhawatirkan dimanfaatkan untuk menangkapi yang oposisi," ujar Mahfud saat dihubungi SINDOnews melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/2018).
 
Mantan Ketua MK ini menilai putusan MK bersifat final dan mengikat. Karenanya perlu ada alasan baru jika ingin menghidupkan kembali pasal tersebut. Menurut Mahfud, pasal baru dimaksud apabila dalam putusan MK dianggap masih memiliki celah dan kurang sempurna.
 
Mahfud mencontohkan pasal baru seperti dalam Undang-undang Pilkada yang diputuskan MK, lalu kemudian diuji materikan kembali yang akhirnya menjadi Undang-undang. Baginya alasan baru itu penting agar tidak mencampuradukan hukum dengan politik.
 
"Tapi bicara teorinya harus ada alasan-alasan baru. Alasan barunya apa?" tanya Mahfud.
 
Maka itu, Mahfud menyarankan sebelum membahas revisi KUHP menyangkut pasal penghinaan presiden, terlebih dahulu meminta masukan atau pertimbangan publik. 
 
"Karena ini menyangkut putusan MK, kalo putusan MK ditolak ya buat apa ada MK," pungkasnya.
(maf)
 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets