Peradilan Agama

  • Taliwang | pa-taliwang.go.id, 08.30 WITA

    Senin, 09 Juli 2018 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Talliwang, Ketua Pengadilan Agama Taliwang melakukan Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pegawai dan PTT Pengadilan Agama Taliwang. Ketua PA Taliwang Ibu Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA berpesan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang maksimal.

  • Taliwang || Senin, 02 Juli 2018, 11.00 WITA
     
     
    PA Taliwang melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Bpk Jidah, S.H yang sebelumnya berstugas di Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Drs. Sahlan, S.H., M.H. beserta para rombongan. Pada rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan Jidah, S.H. selaku Kasubbag kepgawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang baru, disaksikan oleh dua orang saksi (Lalu Munir, S.H dan Herman, S.H), rohaniawan (Lalu Ahmad Anshari, S.H) dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Taliwang.
  • Taliwang || 23 Mei 2018
     
    Marhaban Ya Ramadhan 1439 H , Keluarga Besar Pengadilan Agama Taliwang mengadakan buka puasa bersama. Buka puasa bersama tersebut diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Taliwang.Acara tersebut selain buka bersama juga dimaksudkan untuk lebih mempererat  tali silaturahmi antar keluarga besar Pengadilan Agama Taliwang.
  • Taliwang, 25 April 2018 | 08.30 WITA
     
     
    Bertempat di ruang sidang I Pengadilan Agama (PA) Taliwang, pada hari Rabu  diadakan acara ekspose terhadap hasil Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) NTB terhadap PA Taliwang. Acara ini merupakan agenda rutin Pengadilan Tinggi Agama NTB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama khususnya dalam bidang Manajemen Peradilan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
  • Taliwang, 24 April 2018 | 09.00 WITA
     
    Tepat sekitar pukul 09.00 WITA,  hari ini Selasa 24 April 2018 Pengadilan Agama Taliwang dilaksanakan pembinaan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Dr. Drs H. Ahmad Fadili Sumadi, S.H., M.Hum. didampingi oleh Sekretaris PTA NTB Misnudin, S.H., M.H. dan Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA.

Seputar Peradilan

  • Taliwang |21 Mei 2018

    Pengadilan Agama Taliwang menyelenggarakan apel memperingati Hari Kebangkitan Nasional 21 Mei 2018.

    Apel tersebut berlansung di halaman depan Kantor Pengadilan Agama Taliwang, Senin (21/5/2018) pagi.


    Apel tersebut dipimpin lansung oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang Hj. Siti Jannatul Hilmi S.Ag., MA, dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pengadilan Agama Taliwang mulai dari Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan PTT.

    Selengkapnya...
  • Jakarta-Humas: Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menentukan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut :

    Senin s.d Kamis

    Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d puku1 15.00 waktu setempat
    Jam istirahat    : Puku1 12.00 s.d puku1 12.30 waktu setempat

    Jum'at
    Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 waktu setempat
    Jam istirahat   : Pukul 11.30 s.d pukul 12.30 waktu setempat

    Sumber : mahkamahagung.go.id

  • Taliwang, 31 Oktober 2017

    Pada Hari Selasa, 31 Oktober 2017 bertempat di Kantor BKKBN Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan Sosialisai Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Unung Sulistio Hadi, S.HI., M.H, acara tersebut berlangsung muali pukul 09.00 WITA sampai jam 12.00 WITA dihadiri oleh segenap pejabat instansi Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, Pejabat Kepolisian Sumbawa Barat dan Dinas Sosial Acara tersebut dilakukan dalam rangka Mengayomi dan Melindungi Hak-hak Anak di Kab. Sumbawa Barat.

  •  
    Jakarta-Humas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.Dr.M.Hatta Ali,SH.,MH Menerima Duta Besar Indonesia Untuk Panama  Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso yang Merangkap Honduras, Kostarika dan Nikaragua. Kunjungan Duta Besar Indonesia ini untuk Menyampaikan Kerja Sama Dengan Ketua Mahkamah Agung Panama dengan Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Kunjungan ini Pada Tanggal 11 Oktober 2017 didampingi Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr.H.M. Syarifuddin,SH.,MH dan Hakim Agung I Agung Sumanatha,SH.,MH. 
     
    (sf/Rnd)
Cetak

Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud MD Khawatir Oposisi Ditangkapi

Ditulis oleh admin. Posted in Berita Hukum

Rakhmatulloh
 
Selasa, 6 Februari 2018 - 09:40 WIB
 
Menurut pakar hukum tata negara, Mahfud MD, pasal penghinaan terhadap Presiden diputuskan atau dihapus MK. (Foto/SINDOphoto/Dok)
 
 
JAKARTA - Rencana DPR menghadirkan kembali pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik di masyarakat, karena dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut pakar hukum tata negara, Mahfud MD, pasal penghinaan terhadap Presiden diputuskan atau dihapus MK saat lembaga tersebut dipimpin Jimly Asshiddqie yang diajukan advokat Eggi Sudjana.
 
"Tapi saya setuju putusan itu. Karena kalau dihidupkan lagi nanti dikhawatirkan dimanfaatkan untuk menangkapi yang oposisi," ujar Mahfud saat dihubungi SINDOnews melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/2018).
 
Mantan Ketua MK ini menilai putusan MK bersifat final dan mengikat. Karenanya perlu ada alasan baru jika ingin menghidupkan kembali pasal tersebut. Menurut Mahfud, pasal baru dimaksud apabila dalam putusan MK dianggap masih memiliki celah dan kurang sempurna.
 
Mahfud mencontohkan pasal baru seperti dalam Undang-undang Pilkada yang diputuskan MK, lalu kemudian diuji materikan kembali yang akhirnya menjadi Undang-undang. Baginya alasan baru itu penting agar tidak mencampuradukan hukum dengan politik.
 
"Tapi bicara teorinya harus ada alasan-alasan baru. Alasan barunya apa?" tanya Mahfud.
 
Maka itu, Mahfud menyarankan sebelum membahas revisi KUHP menyangkut pasal penghinaan presiden, terlebih dahulu meminta masukan atau pertimbangan publik. 
 
"Karena ini menyangkut putusan MK, kalo putusan MK ditolak ya buat apa ada MK," pungkasnya.
(maf)
 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

Kunjungan

150274
Hari iniHari ini66
KemarinKemarin105
This_WeekThis_Week171
SemuaSemua150274
54Dot224Dot216Dot155
US

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info