Peradilan Agama

  • 15:32 Ditulis oleh Hermansyah Dilihat: 1774
     
    Jakarta l Badilag.net
     
    Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, M.H. punya nasehat khusus untuk pimpinan peradilan agama dalam hal memperlakukan tenaga honorer yang berbeda jenis kelamin.
     
    “Jangan menempatkan tenaga honorer perempuan di ruang kerja Pak Ketua atau Pak Pansek. Kalau butuh saja dipanggil dan jangan lama-lama,” ujarnya, ketika berkunjung ke sejumlah PA di wilayah Jawa Barat dan Banten, pertengahan September 2015 lalu.
     
    Jika tenaga honorer—yang rata-rata masih muda itu—ditempatkan di ruang kerja pimpinan, menurut Pak Dirjen, dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku. Misalnya, terjadi percakapan atau kontak fisik yang dilarang.
     
  • oleh IT pa-taliwang.go.id
    Senin, 04/05/2015 12.00 WITA
     
    Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Taliwang, Ketua Pengadilan Agama Taliwang Drs. Latif melantik pejabat Panitera Pengganti yaitu saudara Lalu Ahmad Anshari, S.HI. Sebelumnya beliau bertugas di Pengadilan Agama Bangli sebagai Pantera Muda. Acara pelantikan tersebut berlangsung penuh hikmat dengan dihadiri seluruh Hakim, Pejabat serta Honorer yang bekerja di Lingkungan Pengadilan Agama Taliwang. 
  • Taliwang : pa-taliwang.go.id

    seluruh pegawai PA Taliwang
    Acara Perpisahan Pegawai Pengadilan Agama Taliwang yang dilaksanakan pada hari Rabu (29/04/2015), pukul 10.30 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Agama Taliwang yang dihadiri oleh Ketua, Wakil  Ketua, para Hakim, Pejabat Struktural dan fungsional, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai serta Honor Pengadilan Agama Taliwang.
     
  • Sidang keliling Pengadilan Agama Taliwang untuk pertama kalinya di tahun anggaran 2015 ini digelar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sidang keliling kali ini berjumlah 30 perkara yang disidangkan yang kesemuaanya adalah perkara Isbath Nikah.

  • Rabu, 21 Januari 2015

    Foto bersama sebelum berangkat ke lokasi Eksekusi

    taliwang, pa-taliwang.go.id
    Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan Eksekusi terhadap perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang.

    Perkara yang  dilaksanakan Eksekusi tersebut adalah . perkara tentang Waris Nomor; 75/Pdt.G/2014/PA. Tlg antara  Abdul Hamid bin H. Makasau, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Motong RT.001 RW. 004, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dkk, selanjutnya disebut sebagai " Para Pemohon Eksekusi"; yang memberi Kuasa kepada Pathurrahman, SH selanjutnya disebut sebagai 'kuasa Para Pemohon Eksekusi" melawan Johari bin H. Makasau, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Bugis RT.001 RW. 002, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Fatawari bin H. Makasau, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.001 RW.002, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Para Termohon Eksekusi"

Seputar Peradilan

  • 12/31/2015 11:14:37 AM
     
    HUMAS-CIBINONG, Layanan peradilan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung. Terbukti, sepanjang tahun 2015 ini sebanyak 21 Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding meraih sertifikat ISO (International Standar Operation) 9001 : 2008. Sebagai penutup di tahun 2015 ini tercatat Pengadilan Negeri Cibinong. Sekretaris MA, Nurhadi, SH., MH merasa bangga atas capaian para satuan kerja di bawahnya. "Bukan hal mudah meraih ISO 9001 : 2008. Awalnya semua juga ragu apakah mampu, namun dengan kerja sama seluruh elemen di pengadilan akhirnya mampu. Kini, mempertahankan serifikasi ISO ini yang sulit" ungkapnya dalam penyerahan sertifikat ISO 9001 : 2008 di Pengadilan Negeri Cibinong pada 22 Desember 2015 lalu.
  • 8/17/2015 8:22:57 AM
    KETUA MA PIMPIN UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE – 70

    JAKARTA-HUMAS. Hari ini (17/8), pukul 07.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Memimpin upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-70 dihalaman depan gedung Mahkamah Agung, dengan diikuti oleh para Pimpinan, Hakim Agung, para Pejabat eselon I sampai IV dan seluruh pegawai pada lingkungan Mahkamah Agung serta Pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.

    Selengkapnya...
  • 4/17/2015 9:29:26 AM
     
    Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor : 123/Bua.2/07/4/2015 tanggal 16 April 2015. Adapun surat tersebut mengenai Persiapan Pelaksanaan Penetapan Pensiun secara langsung (pensiun otomatis) , yang ditujukan kepada Yth. Sekretaris Kepaniteraan, Sekretaris Dirjen Badillum , Sekretaris Dirjen Badilag, Sekretaris Dirjen Badimiltun, Sekretaris Badan Pengawasan, Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding DI Seluruh Indonesia.Selengkapnya...
  • 4/6/2015 10:20:30 AM
     
    Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 72/BUA/KP.02.1/04/2015 tanggal 2 April 2015. Adapun surat tersebut mengenai Pemanggilan Peserta Assesment Individu, yang ditujukan kepada Yth Pejabat Eselon III dan IV MA RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, balitbangdiklat Kumdil MA RI.
     
    Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.
     
Cetak

Nasehat Dirjen Badilag Soal Penempatan Tenaga Honorer

Ditulis oleh badilag.net. Posted in Peradilan Agama

15:32 Ditulis oleh Hermansyah Dilihat: 1774
 
Jakarta l Badilag.net
 
Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, M.H. punya nasehat khusus untuk pimpinan peradilan agama dalam hal memperlakukan tenaga honorer yang berbeda jenis kelamin.
 
“Jangan menempatkan tenaga honorer perempuan di ruang kerja Pak Ketua atau Pak Pansek. Kalau butuh saja dipanggil dan jangan lama-lama,” ujarnya, ketika berkunjung ke sejumlah PA di wilayah Jawa Barat dan Banten, pertengahan September 2015 lalu.
 
Jika tenaga honorer—yang rata-rata masih muda itu—ditempatkan di ruang kerja pimpinan, menurut Pak Dirjen, dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku. Misalnya, terjadi percakapan atau kontak fisik yang dilarang.
 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets